Maya
Apalagi, penghinaan itu hanya karena wacana reshuffle. Di mana, lanjut dia, menteri perempuan ini dianggap banyak pihak layak diganti.
“Presiden dianggap, mungkin karena mau di-reshuffle, dia kemudian bilang Presidennya ragu-ragu. Harusnya tidak boleh bawahan lakukan kritik pada Presiden itu di luar rapat, kalau ada kebijakan yang gimana sampaikan ke Presiden,” jelas anggota Komisi III DPR itu.
Menurut Masington, menteri boleh saja mengkritik kebijakan. Tetapi, itu dilakukan tertutup dan langsung kepada Presiden. Tidak malah membuat kritikan di luar itu. “Nggak perlu mendegradasi Presiden,” katanya.
Lanjut Masington, menteri yang menghina Presiden tersebut sudah layak untuk di-reshuffle. Sebab, seharusnya sebagai menteri dia harus tunduk dan loyal terhadap kebijakan Presiden.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri yang juga mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo, membeberkan adanya seorang menteri yang menghina Presiden Joko Widodo.
“Kalau masyarakat mengata-ngatai Presiden kan terbuka, bisa lewat pers, bisa lewat medsos. Tapi, kalau sampai pembantu Presiden (menteri) ngomong kan enggak pantes,” kata Tjahjo, Minggu 28 Juni kemarin. viva.co.id
baca juga:
